IGWNEWS–Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terus memperkuat pengawasan dan pelindungan pekerja migran di daerah, khususnya wilayah perbatasan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui pelantikan AKBP Hendrik Situmorang sebagai Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara.
Pelantikan dilakukan Sekretaris Jenderal KP2MI, Komjen Pol. Dwiyono, di Kantor KP2MI, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Dalam arahannya, Dwiyono menegaskan bahwa jabatan Kepala BP3MI merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab karena menjadi garda terdepan pelayanan dan pelindungan pekerja migran di daerah.
“Jabatan ini bukan sekadar kebanggaan, tetapi merupakan amanah yang harus dipikul. Kepala BP3MI adalah garda terdepan Kementerian P2MI dalam memberikan pelayanan dan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia di daerah,” ujar Dwiyono.
Ia menjelaskan, BP3MI Sulawesi Utara memiliki cakupan wilayah kerja yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki tantangan yang cukup kompleks karena berbatasan langsung dengan negara lain serta memiliki akses penerbangan internasional yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural.
Karena itu, Dwiyono mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas, termasuk dalam proses verifikasi dan pelaksanaan fungsi pelayanan. Seluruh jajaran BP3MI juga diminta mampu memberikan teladan yang baik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian P2MI.
Selain penguatan pengawasan, Dwiyono menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Kementerian P2MI akan melaksanakan program prioritas yang merupakan direktif Presiden. Seluruh Kepala BP3MI akan berperan dalam pelaksanaan program tersebut melalui penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas di wilayah masing-masing.
Untuk mendukung pelaksanaan program itu, setiap Kepala BP3MI diminta mempelajari mekanisme pelaksanaan secara menyeluruh dan memastikan kesiapan Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), maupun sarana pendukung lainnya.
“Pelajari seluruh mekanismenya dengan baik. Pastikan tempat pelatihan yang digunakan benar-benar memenuhi persyaratan sehingga program prioritas Presiden dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pesannya.
Pelantikan Kepala BP3MI Sulawesi Utara ini menjadi bagian dari upaya KP2MI memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia di daerah.(igwn/fb)
