IGWNEWS—Pemerintah secara resmi telah memperkuat kerangka hukum bagi pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui penerbitan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2026. Regulasi ini secara spesifik menata ulang prosedur penempatan yang mencakup tahapan pra, selama, dan purna-penempatan bagi instansi pemerintah serta pihak swasta. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap elemen yang terlibat dalam proses penempatan memiliki tanggung jawab yang jelas dan akuntabel demi keselamatan pekerja.
Salah satu poin krusial dalam peraturan ini adalah kewajiban bagi setiap Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) untuk memiliki Surat Izin Perekrutan PMI (SIP2MI) yang valid sebelum melakukan operasional perekrutan di lapangan. Pemerintah menegaskan bahwa tanpa izin resmi ini, segala bentuk perekrutan dianggap ilegal dan akan dikenakan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Ketentuan ini diharapkan mampu menekan angka penempatan non-prosedural yang selama ini sering menjadi celah bagi terjadinya eksploitasi terhadap calon tenaga kerja.
Lebih lanjut, regulasi ini juga mewajibkan P3MI untuk melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi PMI di negara penempatan. Selain itu, perusahaan wajib memfasilitasi proses kepulangan pekerja melalui titik debarkasi resmi apabila ditemukan permasalahan atau kontrak kerja yang tidak sesuai. Dengan adanya aturan ini, pemerintah berharap ekosistem penempatan PMI menjadi lebih tertib, transparan, dan mampu memberikan rasa aman bagi para pekerja sejak mereka melangkah keluar dari tanah air hingga kembali ke Indonesia.(igwn/26)
