IGWNEWS— Pemerintah Indonesia mendorong percepatan penyelesaian Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Labour Migration Governance dengan Filipina sebagai landasan memperkuat tata kelola migrasi tenaga kerja dan pelindungan pekerja migran kedua negara.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyampaikan dorongan tersebut saat menerima Duta Besar Filipina untuk Indonesia Christopher B. Montero di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Jakarta, Selasa (15/9/2026).
“Kami sangat mengharapkan dukungan Dubes untuk membantu mempercepat penyelesaian MoU Labour Migration Governance antara Indonesia dengan Filipina,” kata Mukhtarudin.
Mukhtarudin menjelaskan, Pemerintah Filipina telah menyampaikan counterdraft MoU Labour Migration Governance kepada Indonesia pada 4 Agustus 2026.
Indonesia, lanjutnya, siap melanjutkan pembahasan teknis untuk menyelesaikan rancangan perjanjian tersebut hingga mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua pihak, dengan tetap memperhatikan hukum dan regulasi masing-masing negara.
“Indonesia percaya MoU ini dapat menjadi landasan kerja sama yang konkret, terutama dalam memastikan pekerja migran Indonesia dan Filipina memperoleh pelindungan, penghormatan atas hak-haknya, serta akses terhadap pekerjaan yang aman dan layak,” ujar Mukhtarudin.
Dalam rancangan MoU tersebut, Indonesia menilai pentingnya memastikan kesejahteraan, pelindungan hak, dan jaminan sosial bagi pekerja migran kedua negara.
Kerja sama juga diarahkan untuk memperkuat pencegahan perekrutan ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sekaligus mendorong pelatihan serta sertifikasi pekerja migran guna meningkatkan kompetensi dan daya saing.
Indonesia juga mendorong pertukaran informasi, tenaga ahli, pengalaman, dan praktik baik antara institusi pemerintah kedua negara dalam pengelolaan migrasi tenaga kerja.
Untuk memastikan implementasi kerja sama berjalan konkret dan terukur, Indonesia mendukung pembentukan Steering Committee dan Joint Working Groups.
Indonesia Dukung Deklarasi ASEAN
Dalam pertemuan tersebut, Mukhtarudin juga menyampaikan dukungan Indonesia terhadap inisiatif Filipina melalui Department of Migrant Workers (DMW) untuk mendorong Deklarasi ASEAN mengenai tata kelola migrasi tenaga kerja.
Deklarasi tersebut diharapkan dapat disahkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada November mendatang.
“Indonesia pada prinsipnya mendukung penguatan kerja sama ASEAN dalam tata kelola migrasi tenaga kerja, khususnya untuk memastikan pelindungan hak dan kesejahteraan pekerja migran,” kata Mukhtarudin.
Indonesia juga siap memberikan masukan dan berkoordinasi dengan Filipina agar deklarasi tersebut memperoleh dukungan dan disepakati para pemimpin ASEAN.
290.058 Lowongan Kerja Luar Negeri Masih Terbuka
Di sisi lain, Mukhtarudin menyampaikan potensi pasar kerja luar negeri yang perlu dioptimalkan melalui penempatan PMI secara berkualitas.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) per 6 September 2026, terdapat 290.058 lowongan kerja luar negeri yang masih tercatat aktif.
Dari jumlah tersebut, 73.410 lowongan atau 25,31 persen telah dilamar, sementara 216.648 lowongan atau 74,69 persen masih tersedia.
Kebutuhan tersebut tersebar di berbagai sektor, terutama pekerja domestik, kesehatan, dan manufaktur. Negara tujuan yang tercatat antara lain Taiwan, Malaysia, Hong Kong, Singapura, dan Turki.
Mukhtarudin menegaskan pemerintah terus mendorong pergeseran paradigma penempatan PMI dari orientasi pekerja berkeahlian rendah (lowskill) menuju pekerja berkeahlian menengah hingga tinggi (medium-high skill).
“Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah pelindungan maksimal dari sebelum, selama dan setelah bekerja, serta penempatan berkualitas,” beber Mukhtarudin.
SMK Go Global Dibuka untuk Pasar Filipina
Upaya peningkatan kualitas PMI juga dilakukan melalui Program SMK Go Global yang dikembangkan KP2MI untuk membuka akses lulusan pendidikan vokasi Indonesia menuju pasar kerja global, termasuk Filipina.
Mukhtarudin mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet pada 20 Oktober 2025, dengan sasaran menyiapkan 500.000 tenaga kerja melalui pelatihan.
Sasarannya terdiri atas 300.000 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) lulusan SMK dan 200.000 CPMI umum.
Pelatihan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada sektor caregiver/careworker, welder, pengemudi truk, hospitality, serta sektor prioritas lainnya di berbagai negara penempatan.
“Program SMK Go Global ini dibentuk untuk memberi akses kepada lulusan pendidikan vokasi menuju pasar kerja global, termasuk Filipina,” kata Mukhtarudin.
Filipina Ingin Perkuat Kerja Sama dengan Indonesia
Dubes Filipina Christopher B. Montero menyatakan keinginannya membangun kerja sama yang lebih erat dengan Pemerintah Indonesia, khususnya dalam penanganan dan pelindungan tenaga kerja.
Menurut Christopher, Indonesia dan Filipina memiliki sejumlah kesamaan dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan. Kedua negara juga memiliki pengalaman membangun kelembagaan khusus yang menangani pekerja migran.
“Indonesia sama Filipina itu hampir sama dalam menghadapi ketenagakerjaan. Filipina juga baru sekitar dua tahun lalu memiliki departemen khusus seperti Department of Migrant Workers (DMW). Jadi, kami ingin bekerja sama secara dekat selama saya bertugas di Indonesia, terutama untuk melindungi tenaga kerja,” kata Christopher.
Christopher mengatakan Filipina telah memiliki pengalaman sekitar tiga dekade dalam pelindungan pekerja migran, termasuk setelah menghadapi berbagai persoalan.
Ia mencontohkan kasus pada 1995 ketika seorang pekerja Filipina dihukum gantung di Singapura yang kemudian memicu kemarahan publik dan mendorong perubahan dalam pengelolaan ketenagakerjaan di Filipina.
“Makanya kalau bisa kita mau saling belajar praktik-praktik yang terbaik, kita share. Mengenai semua sistem ketenagakerjaan, dari penempatannya sampai perlindungannya. Kita bisa saling menuangkan dan berbagi ilmu,” pungkas Christopher.
Mukhtarudin menegaskan Indonesia siap bekerja sama dengan Pemerintah Filipina untuk segera menyelesaikan pembahasan MoU Labour Migration Governance.
“Kami siap bekerja sama dengan Pemerintah Filipina untuk segera menyelesaikan proses pembahasan MoU ini,” tandasnya.
Ia berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada komitmen, tetapi diwujudkan melalui program yang konkret dan terukur untuk memperkuat pelindungan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta membuka akses terhadap pekerjaan yang aman, layak, dan berkelanjutan.(igwn/fb)
Baca juga:
SMK Go Global KP2MI Berbasis Demand, Peserta Harus Punya Kepastian Penempatan
Evaluasi SMK Go Global, KP2MI Targetkan Kuota Terserap 100 Persen
Program SMK Go Global dari KP2MI Targetkan 500.000 Pekerja Migran Terampil hingga 2029
