IGWNEWS-Program SMK Go Global yang dijalankan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dipercepat dengan pendekatan berbasis kebutuhan pasar kerja luar negeri.
KP2MI memastikan pelatihan yang diberikan kepada peserta tidak berhenti pada peningkatan kompetensi. Program tersebut juga diarahkan agar memiliki kepastian penempatan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dilansir dari keterangan resmi KP2MI, hal tersebut ditegaskan Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla dalam Rapat Konsolidasi SMK Go Global bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) regional Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi di Ruang Rapat Adelina Sau, Selasa (11/8/2026).
Dzulfikar menegaskan bahwa kebutuhan tenaga kerja atau job order (JO) harus tersedia sebelum peserta ditentukan.
“Job order (JO) harus tersedia terlebih dahulu sebelum menentukan peserta. JO tersebut kemudian perlu di-link and match-kan dengan lokasi pelatihan serta disesuaikan dengan talent pool yang tersedia,” kata Dzulfikar.
Menurutnya, pendekatan berbasis demand menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan SMK Go Global. Peserta tidak boleh hanya mendapatkan pelatihan tanpa adanya kebutuhan tenaga kerja yang jelas di negara tujuan.
“Proses pelaksanaan harus berbasis demand, sehingga penentuan kebutuhan dan JO dilakukan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penentuan pelatihan dan peserta,” ujarnya.
Lima Pilar SMK Go Global
Dalam pelaksanaannya, KP2MI menetapkan lima komponen yang harus saling terhubung dalam SMK Go Global. Kelima komponen tersebut adalah Right Talent, Right Training, Right Partner, Right Market, dan Right Protection.
Right Talent memastikan peserta memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan penempatan. Sementara Right Training memastikan peserta memperoleh pelatihan yang sesuai, baik dari sisi lembaga, jenis pelatihan, maupun fasilitas.
Selanjutnya, Right Partner memastikan adanya mitra penempatan yang jelas dan terhubung dengan proses penempatan serta Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).
Adapun Right Market memastikan kompetensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan negara tujuan. Sementara Right Protection memastikan seluruh proses, mulai dari peserta, pelatihan, mitra, hingga penempatan, terintegrasi dengan aspek pelindungan PMI.
Dzulfikar juga mengingatkan agar kriteria peserta tidak dibuat terlalu ideal. Menurutnya, peserta harus dipilih dengan mempertimbangkan kesiapan untuk mengikuti proses penempatan.
“Peserta yang dipilih harus mempertimbangkan kesiapan untuk diberangkatkan, sehingga tidak terjadi kondisi peserta telah dilatih tetapi tidak siap mengikuti proses penempatan,” katanya.
SIP2MI dan Job Order Harus Diverifikasi
KP2MI juga menekankan pentingnya verifikasi SIP2MI dan JO sebelum peserta ditetapkan. Data yang digunakan harus dipastikan masih aktif, belum terisi, sesuai dengan jabatan dan negara tujuan, serta dapat dialokasikan untuk peserta SMK Go Global.
Direktur Penempatan Nonpemerintah pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum KP2MI, Mocharom Ashadi, sebelumnya juga mengingatkan agar JO yang digunakan benar-benar tersedia dan belum dialokasikan kepada calon PMI lainnya.
Dengan demikian, proses pelatihan dapat langsung diarahkan pada kebutuhan penempatan yang nyata.
Lembaga Pelatihan Juga Diverifikasi
Selain memastikan kebutuhan pasar kerja, KP2MI meminta BP3MI melakukan verifikasi dan visitasi terhadap lembaga pelatihan yang telah diidentifikasi.
Verifikasi meliputi kesiapan ruang kelas, kapasitas peserta, instruktur, fasilitas praktik, laboratorium bahasa, hingga fasilitas boarding atau akomodasi.
Hasil visitasi juga harus dilengkapi laporan dan dokumentasi. Hal tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi lembaga pelatihan di lapangan.
“Kesiapan akomodasi/boarding peserta harus dipastikan sejak awal. Jangan sampai peserta sudah ditetapkan dan datang ke lokasi, tetapi fasilitas akomodasi belum tersedia atau belum jelas,” tegas Dzulfikar.
Jenis Pelatihan Bisa Disesuaikan
KP2MI juga memberikan ruang bagi penyesuaian jenis pelatihan berdasarkan kebutuhan pasar kerja dan kondisi masing-masing daerah.
BP3MI tidak hanya mengikuti jenis pelatihan yang telah ditentukan dari pusat. Balai juga dapat mengusulkan jenis pelatihan berdasarkan demand dan peminatan calon peserta di daerah.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempertemukan potensi peserta dengan peluang kerja luar negeri yang tersedia.
“Pelaksanaan program harus menggunakan pendekatan berbasis demand, dengan memastikan ketersediaan SIP2MI atau JO yang aktif, belum teralokasi, dan dapat digunakan sebagai dasar penetapan peserta dan pelatihan,” ujar Dzulfikar.
KP2MI Percepat Konsolidasi Regional
Rapat konsolidasi SMK Go Global diikuti Wakil Menteri P2MI, Inspektur Jenderal, jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat terkait di lingkungan KP2MI, serta para Kepala BP3MI wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Masing-masing BP3MI menyampaikan perkembangan kesiapan program. Pembahasan mencakup jumlah calon peserta, lembaga pelatihan, kebutuhan penempatan, ketersediaan JO atau SIP2MI, hingga kendala yang masih perlu diselesaikan.
Sebagai tindak lanjut, KP2MI akan memperkuat pendampingan dan asistensi secara regional. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala dalam pelaksanaan program.
Dashboard program juga akan diperbarui secara berkala. Dashboard tersebut digunakan untuk memantau target, peserta, demand JO, SIP2MI, lembaga vokasi, kesiapan fasilitas, hingga status penempatan.
Melalui SMK Go Global, KP2MI ingin memperkuat hubungan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan tenaga kerja global. Program ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga memastikan adanya peluang penempatan dan pelindungan bagi calon PMI.(igwn/fb)
Baca juga:
KP2MI Perkuat Program SMK Go Global, Siapkan Lulusan SMK Bersaing di Pasar Kerja Internasional
Menteri P2MI Dorong Percepatan Program SMK Go Global, Targetkan 500 Ribu Tenaga Kerja Tersertifikasi
KP2MI Targetkan 500 Ribu Tenaga Kerja Tembus Pasar Global Lewat Program SMK Go Global
