Tag: Kementerian P2MI

IGWNEWS–Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terus memperkuat pengawasan dan pelindungan pekerja migran di daerah, khususnya wilayah perbatasan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui pelantikan AKBP Hendrik Situmorang sebagai Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara. Pelantikan dilakukan Sekretaris Jenderal KP2MI, Komjen Pol. Dwiyono, di Kantor KP2MI, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Dalam…

IGWNEWS–Sebanyak 1.063 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) mengikuti Skill Test UBT Umum Sektor Perikanan Program Government to Government (G to G) Korea Selatan yang digelar Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) di MG Setos Hotel, Semarang, Sabtu-Minggu (4-5/7/2026). Disadur dari website resminya, Direktur Jenderal Penempatan KP2MI, Ahnas, mengingatkan para peserta agar tidak berhenti belajar setelah…

IGWNEWS—Dalam upaya memperkuat pelindungan dan pengawasan di negara-negara tujuan penempatan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2026. Regulasi ini secara spesifik mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi Atase Ketenagakerjaan serta Staf Teknis Ketenagakerjaan yang bertugas di KBRI maupun KJRI di seluruh dunia. Penguatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa representasi negara…

IGWNEWS—Pemerintah berkomitmen penuh untuk memfasilitasi setiap PMI yang menghadapi sengketa kerja melalui penyediaan kanal pengaduan yang terintegrasi dan akuntabel. Dalam upaya mempermudah akses pelaporan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah menetapkan nomor WhatsApp resmi di 0811-8080-141 sebagai kanal utama pengaduan. Saluran ini dirancang khusus untuk menangani berbagai kendala yang dialami pekerja, seperti pemotongan gaji secara…

IGWNEWS—Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2026 yang melakukan transformasi signifikan pada tata kelola Perjanjian Kerja (PK) bagi PMI. Perubahan utama dalam aturan ini adalah kewajiban penyusunan PK secara elektronik yang diintegrasikan melalui Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKO-P2MI). Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh…

IGWNEWS—Pemerintah secara resmi telah memperkuat kerangka hukum bagi pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui penerbitan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2026. Regulasi ini secara spesifik menata ulang prosedur penempatan yang mencakup tahapan pra, selama, dan purna-penempatan bagi instansi pemerintah serta pihak swasta. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap elemen yang…